Beranda Pendidikan Penerapan Sistem Zonasi pada Pendidikan Indonesia

Penerapan Sistem Zonasi pada Pendidikan Indonesia

0

Penerapan Sistem Zonasi pada Pendidikan Indonesia! Pendidikan formal? Tentunya bukan hanya ada di Indonesia saja, tapi juga ada di setiap negara. Dalam memperoleh jenis pendidikan satu ini, ada syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi calon peserta didik. Belum lagi, jenjang pendidikan yang harus dilalui secara runtun.

Di Indonesia sendiri ada tiga jenjang pendidikan yang diwajibkan pemerintah, yaitu SD, SMP, dan SMA. Selain SMA, setelah lulus SMA juga dapat melanjutkan ke sekolah kejuruan. Nah, pastinya juga ada sistem yang dianut dalam menjalankan pendidikan formal ini agar terorganisir dan terstruktur. Memang Indonesia sendiri sudah kerap kali mengganti sistem pendidiknya. Sedangkan untuk saat ini—mulai dari tahun 2019—sistem zonasi pada pendidikan Indonesia resmi diterapkan secara menyeluruh.

Jika dalam pembelajarannya, resmi menggunakan kurikulum 2013 dari tahun 2018 lalu. Sedangkan untuk penerimaan peserta didik baru, kementerian pendidikan dan kebudayaan resmi memberlakukan sistem zonasi. Namun, tidak semua lembaga pendidikan diberlakukan hal tersebut. Pemerintah hanya menerapkan sistem tersebut untuk lembaga pendidikan yang dimiliki negara. Artinya, itu hanya berlaku untuk SD, SMP, SMA, dan SMK negeri, serta Madrasah negeri.

Sistem zonasi pada pendidikan Indonesia ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi, setiap lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerapkan sistem ini. Karena perintah ini sudah resmi diturunkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan maka seluruh wilayah Indonesia harus menerapkannya.

Sebenarnya, dalam pengoperasiannya tidak begitu sulit. Sekolah negeri hanya perlu menerima peserta didik yang berdomisili di wilayah tersebut. Ini juga tidak boleh sembarangan karena harus sesuai dengan kartu keluarganya.

Untungnya, pada sistem zonasi pada pendidikan Indonesia, kuota pesertanya tidak keseluruhan untuk jalur zonasi saja. Jadi, jalur ini kuota hanya diambil beberapa puluh persen saja. Setiap sekolah berbeda-beda dalam mengambil kuota tersebut, sesuai kesepakatan bersama. Sama halnya dalam menentukan radius zona yang diperbolehkan.

Memang baru Juli 2019 ini resmi diterapkan secara menyeluruh untuk seluruh sekolah negeri di Indonesia. Namun, sebenarnya, sistem ini sudah pernah diterapkan tahun ajaran baru lalu, lho, yaitu tahun 2018. Sekolah di DKI Jakarta adalah wilayah pertama yang sudah lebih dulu menerapkan sistem ini. Sayangnya, sistem ini hanya dikenal dengan nama jalur lokal.

Pastinya sistem ini sangat asing bagi kita, kan? Bahkan sepertinya belum ada negara yang merealisasikan hal ini. Bisa jadi Indonesia yang pertama, lho. Baru kabar akan diadakan sistem zonasi pada pendidikan Indonesia saja, sudah sempat menjadi polemik di antara calon peserta serta orang tua didik. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah memiliki sekolah negeri. Belum lagi yang ingin melanjutkan ke sekolah kejuruan, sangat jarang kejuruan yang diinginkan ada di wilayah mereka.

Meski begitu, pemerintah mengemukakan alasan serta tujuan dalam penerapan sistem tersebut. Pemerintah berkeyakinan dengan adanya sistem ini maka akan terpenuhinya dalam pemerataan kualitas pendidikan. Selain itu, pemerintah juga berharap dengan ini dapat menciptakan banyak sekolah favorit. Terakhir, juga berharap dapat meningkatkan kualitas para pengajar.

Begitulah penerapan sistem zonasi pada pendidikan Indonesia diterapkan. Bagaimana menurut Anda? Setuju atau tidak dengan diberlakukannya sistem ini? Kita memang boleh berpendapat bagaimanapun. Namun, jika pemerintah sudah resmi menetapkan, mau tidak mau kita harus menjalaninya. Maka dari itu, bagi yang sudah memiliki anak siap sekolah, persiapkan semuanya secara matang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here